KEMELUT KEDELAI

Kedelai lokal

Konsumsi tahu dan tempe masyarakat Indonesia dalam usaha memenuhi kadar gizi, pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daging, telur dan susu. Selain karena harganya lebih terjangkau, faktor kebiasaan makan tahu dan tempe sudah mendarah daging sejak jaman nenek moyang hingga kini. Pemenuhan kebutuhan kedelai untuk bahan baku tahu dan tempe terus meningkat seiring dengan gencarnya promosi makanan sehat bergizi; tahu dan tempe. Untuk mendukung program kecukupan gizi keluarga melalui pelestarian makanan tradisional tahu dan tempe rupanya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sanpai-sampai Lembaga Kimia Terapan LIPI mengambil inisiatif meneliti bagaimana membuat ragi tempe dengan komposisi yang tepat agar dapat menghasilkan tempe yang berkualitas dan berprotein tinggi. Ini telah terbukti, telah disosialisasikan ke seluruh antero Nusantara dan telah diaplikasikan oleh para pengrajin tempe dengan hasil sangat memuaskan. Suatu contoh hasil penelitian tepat guna yang langsung dapat dipakai masyarakat. Demikian juga untuk tahu dan ramuan makanan bergizi tinggi lainnya yang berbahan baku kedelai.

Sayang produksi dan konsumsi kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe tidak imbang, sekarang produksi kedelai volumenya menurun drastis, sedang angka import kedelai meningkat tajam. Untuk memenuhi kebutuhan produsen tahu, tempe dan bahan baku industri (pabrik), pemerintah secara terus-menerus mengimpor kedelai. Sedangkan tata kelola produksi, distribusi, perniagaan dan mekanisme impor diserahkan kepada pasar. Peluang ini dimanfatkan oleh spekulan yang bergerak di bidang tata niaga kedelai melakukan monopoli dengan sistem kartelisasi dan memainkan harga untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah yang seharusnya memegang regulasi atau kendali menjadi tidak berdaya, bahkan petani dan produsen tahu dan tempe jauh lebih tidak berdaya lagi. 

Prospek Dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai 

Pertumbuhan permintaan kedelai selama 15 tahun terakhir cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri.

Ilustrasi: Kedelai impor

Prospek pengembangan kedelai di dalam negeri untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang telah dihasilkan, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dalam usaha tani. Di samping itu, pasar komoditas kedelai masih terbuka lebar.

Sebenarnya usaha tani kedelai menguntungkan dari segi finansial dengan pendapatan bersih sekitar Rp. 2.05 juta/ha. Meskipun demikian, areal panen kedelai terus menurun dari 1,48 juta ha pada tahun 1995 menjadi 0,55 juta ha pada tahun 2004 dengan laju penurunan 10% per tahun. Salah satu penyebabnya adalah turunnya harga riil kedelai di tingkat produsen.

Untuk menekan laju impor diperlukan strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infra-struktur, serta pengaturan tata niaga dan insentif usaha.

Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, dengan sasaran peningkatan produksi 15% per tahun, sasaran produksi 60% dicapai pada tahun 2009 dan taksiran swasembada baru tercapai pada tahun 2015. Untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi kedelai tersebut diperlukan investasi sebesar Rp. 5,09 trilyun (2005-2009) dan 16,19 trilyun (2010-2025). Dalam periode yang sama, investasi swasta diperkirakan masing-masing sebesar Rp. 0,68 trilyun dan Rp. 2,45 trilyun.

Agar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat ter-capai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i) kebijakan pemerintah, mulai dari subsistem hulu hingga ke subsistem hilir; (ii) komitmen dari stakeholder swasta/pengusaha untuk berpartisipasi dalam menekan ketergantungan pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah daerah dan aparat pertanian (penyuluh) serta masyarakat pertanian dalam pengembangan budidaya kedelai.

Selain itu diperlukan berbagai kebijakan yang mencakup:

·  Kemudahan prosedur untuk mengakses modal kerja (kredit usaha) bagi petani dan swasta yang berusaha dalam bidang agribisnis kedelai. · Percepatan alih teknologi/diseminasi hasil penelitian dan percepatan penerapan teknologi di tingkat petani melalui revitalisasi tenaga penyuluh pertanian. · Pembinaan/pelatihan produsen/penangkar benih dalam aspek teknis (produksi benih), manajemen usaha perbenihan serta pengembangan pemasaran benih. Penyediaan kredit usaha perbenihan bagi produsen atau calon produsen benih. · Mendorong/membina pengembangan usaha kecil/rumah tangga dalam subsistem hilir (pengolahan produk tahu, tempe, kecap, tauco, susu) untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu tinggi sesuai dengan tuntutan konsumen. ·  Kebijakan makro untuk mendorong pengembangan kedelai di dalam negeri dengan memberlakukan tarif impor yang cukup tinggi. ·  Pengembangan prasarana/infrastruktur pertanian secara umum (pembukaan sawah/lahan pertanian, pembuatan fasilitas irigasi dan jalan, juga akan mendorong pengembangan kedelai di dalam negeri. ·  Kebijakan alokasi sumberdaya (SDM, anggaran) yang memadai dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D) dalam rangka menghasilkan teknologi tepat guna.

Komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam hal alokasi investasi (anggaran) akan sangat menentukan keberhasilan yang hendak dicapai. Gerakan peningkatan produksi pangan di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor perlu dicanangkan oleh pimpinan nasional (Litbang Deptan). 

Program Tanam Kedelai 

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan kebijakan impor produk pangan yang terjadi saat ini sangat merugikan petani. Padahal menurut Mega, Indonesia sangat kaya potensi sumber daya alam,  sehingga kebijakan yang paling tepat dan menguntungkan yakni memberdayakan petani guna memacu produktivitas hasil pertanian. “Yang paling penting sekarang yakni memberdayakan petani dengan berbagai cara,” ujar Megawati dalam pidato kegiatan penanaman massal kedelai di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Bantul, Minggu (29/9/2013). 

Mega menegaskan, dirinya bukan anti kebijakan impor. Hanya saja impor pangan baru dapat dilakukan setelah upaya memberdayakan petani untuk mencapai produk tani dilakukan pemerintah lebih dulu. 

Dia menilai, kebijakan impor pangan seperti kedelai, bawang, terigu, dan jenis pangan hanya menguntungkan pengusaha. 

Penanaman kedelai di Bantul dilakukan sebagai bentuk perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat di DIY dan tokoh PDIP. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DKI, Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Kalbar Cornelis MH, dan sejumlah tokoh lain (Harian Jogja). 

Pemerintah putuskan tanam 100 ribu hektar kedelai 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan; pemerintah telah memutuskan untuk menanam 100 ribu hektar tanaman kedelai di berbagai daerah guna mengatasi kekurangan pasokan dari dalam negeri dan menuju swasembada. 

Menurut Hatta, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2013), 100 ribu hektar tersebut diperkirakan dapat menutupi kekurangan pasokan kedelai sebesar 500 - 600 ribu ton. 
Rencananya, 60 ribu hektar akan ditanam di Aceh, dua ribu hektar di Nusa Tenggara Barat, dan sisanya di berbagai daerah. Produktifitas tanaman kedelai diperkirakan 2 ton per hektar dan tiga kali panen. 

Ia menambahkan, pemerintah optimistis hal ini akan dapat terwujud mengingat harga kedelai saat ini cukup menguntungkan bagi para petani.

"Inti mengapa kita bertahun-tahun masih belum bisa berswasembada, petani tidak tertarik menanam kedelai ketika harga di bawah tujuh ribu rupiah. Maka dengan harga Rp.8.000,-- petani akan lebih tertarik menanam", katanya.

Ia menambahkan, swasembada kedelai sejak dulu sulit diwujudkan karena harganya yang masih rendah. Saat ini, didorong oleh peningkatan harga kedelai di AS, dan juga nilai tukar rupiah yang melemah, harga kedelai menjadi cukup kompetitif. Ia juga mengatakan, impor bahan makanan selalu diakukan untuk menutup pasokan domestik bila kekurangan, mengingat pasokan juga tergantung oleh berbagai hal termasuk iklim. Namun demikian, impor bahan makanan tersebut hanyalah bersifat sementara (Antara News). 

Petani Ogah Tanam Kedelai 

Menteri Pertanian Suswono mengatakan kenaikan harga kedelai disebabkan oleh lahan yang semakin menyempit. "Dalam lahan yang sempit tersebut petani harus memilih komoditas mana yang paling menguntungkan," kata Suswono.

Indonesia pernah swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu luas lahan pertanian kedelai mencapai 1,5 juta hektare dan harga kedelai 1,5 kali dari harga beras. "Buat petani, harga naik itu sangat menguntungkan," ujar Suswono di Bogor, Selasa, (3/9/2013).

Akan tetapi, ketika ada kebijakan melarang proteksi untuk tanaman lokal dan membuka keran impor sehingga harga kedelai impor lebih murah, petani mulai tak tertarik menanam kedelai. "Bayangkan beberapa tahun lalu kedelai impor dijual seharga Rp 4.500 per kilogram, padahal petani lokal baru dapat untung ketika menjual seharga Rp. 6.000 per kilogram."

Jika diklasifikasikan, petani akan memilih untuk menanam tebu, padi, jagung dan terakhir baru kedelai. Karena petani menilai menanam kedelai tak berbuah untung.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan Badan Urusan Logistik untuk membeli harga kedelai sebesar Rp. 7.000,-- per kilogram, petani mulai menanam kembali kedelai. "Kemarin di Aceh sudah panen dan dibeli oleh Bulog seharga Rp. 7.000,--", ucap Suswono (Tempo).

Sudah jelaslah bagi kita semua, bahwa sebenarnya pengelolaan kedelai mulai dari produksi di tingkat petani, tata niaga, kebijakan bufer stock, distribusi, serta regulasi pemerintah, haruslah; jelas, transparan, akuntabel dan arahnya harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau selama ini salah urus, mestinya harus cepat diperbaiki.

Doc. By Kang Wirya