CINTA DIRGANTARA DI LANUD WIRASABA

Ilustrasi : Pesawat Ultralight

Lanud Wirasaba oleh pemerintah kabupaten Purbalingga dan empat kabupaten di sekitarnya diwacanakan menjadi bandara komersial di wilayah Jateng baratdaya. Untuk mewujud-kannya masih diupayakan ke kementerian perhubungan dan terus berproses. Bandara ini selain untuk kepentingan komersil sebagai sarana mempercepat pembangunan wilayah dengan masuknya investor, juga tetap akan dipakai untuk basis pertahanan TNI AU di wilayah ini.

KONSUMEN SERING MENJADI KORBAN PASAL JEBAKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH

Ilustrasi : Rumah Fasilitas KPR

Saat membeli rumah dengan angsura KPR melalui pengembang, kita sering dihadapkan dengan prosedur administratif, persyaratan hukum perjanjian dan sejumlah pembayaran yang harus dilakukan di muka sebelum fisik rumah betul-betul kita terima.

Bagi calon pembeli awam persyaratan ini sangat memberatkan, terutama bunyi pasal-pasal pada surat perjanjiannya dirasa terlalu rumit. Apalagi selain klausul pasal sukar dimengerti, tulisanya juga kecil-kecil. Bunyi pasal-pasal tersebut pada umumnya menggunakan bahasa yang tidak biasa dan hanya orang-orang tertentu saja yang mudeng. Banyak pasal karet, pasal jebakan yang cenderung berisi penggiringan dan pemaksaan konsumen, bahkan pasal yang isinya dilarang undang-undang.

PDAM BANYUMAS PEROLEH PERPAMSI AWARD 2013

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  terhadap keseluruhan layanan PDAM Kabupaten Banyumas  adalah baik berdasarkan survei IKM yang dilakukan oleh Reads Consultant Purwokerto yang menunjukan bahwa kualitas dan mutu pelayanan PDAM Banyumas adalah baik“  demikian disampaikan oleh direktur utama PDAM Agus Subali, SE, Ak saat Conferensi Pers di kantornya, Senin (2/12).

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

HALO, APA KABAR JILBAB POLWAN?

Foto; antiliberalnews.com

Umat Muslim Indonesia bangga mempunyai Kapolri yang memberikan kebebasan kepada para Polwan menggunakan Jilbab waktu berdinas. Alasan Kapolri jelas, penegakan HAM, dimana Polwan Muslim juga mempunyai hak dan keleluasaan menjalankan ibadahnya secara kafah. Polwan dan mayoritas Umat Muslim Indonesia mengapresiasi secara positif. Namun pada tataran pelaksanaan justru banyak menemui kendala. Pejabat Polri di tingkat bawahnya tidak pandai menjabarkan kebijakan pimpinan. Terlalu kaku, prosedural dan reaktif.